Pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago, menanggapi keluhan yang disampaikan masyarakat terkait pengawalan pejabat negara. Andrinof menilai, pengawalan bagi para pejabat saat ini cenderung berlebihan.
Ia mengamati, pengawalan yang sangat ketat pun diberlakukan bagi para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Tanpa harus menanggalkan perlunya perlindungan keselamatan bagi para pejabat negara, pengawalan mereka selama berkendara juga perlu dikaji lagi.
"Belakangan saya lihat cenderung berlebihan, terutama saat menteri KIB II ini. Para menteri juga dikawal pakai iringan mobil. Itu baru menteri. Rombongan Presiden juga kalau lewat semakin panjang saja," kata Andrinof, Sabtu (17/7/2010) kepada
Kompas.com.Ia sepakat bahwa keselamatan para pejabat negara harus dilindungi. Namun, dengan kondisi lalu lintas Jakarta yang sangat macet, pengawalan terhadap mereka sering kali mengganggu kenyamanan masyarakat.
"Pejabat juga perlu menyesuaikan. Bagaimana rombongan itu bisa semakin pendek. Misal, mau ke rumah Presiden ya rombongannya tidak usah terlalu panjang. Untuk penyetopan juga harus lebih terkoordinasi agar tidak terlalu lama," ujarnya.
Para menteri, menurutnya, tak perlu dikawal dengan iringan mobil. "Cukup dengan kendaraan
voorjider saja," lanjut Andrinof.
Selain boros, pengawalan yang berlebihan tehadap para pejabat negara dinilainya merupakan cermin pejabat yang feodalistik. "Dengan pengawalan berlebih, di luar Presiden ya, para pejabat itu seolah ingin pamer jabatan dan ingin dihormati masyarakat. Seharusnya mereka juga menghormati masyarakat. Sederhana saja, jangan membebani masyarakat dengan keistimewaan yang diterimanya," kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar