17 Jul 2010

DPR 'baru saja perhatikan' kasus elpiji

Tabung gas elpiji berubah menjadi teror sejak lama, tetapi anggota DPR RI baru sekarang mengesankan sungguh-sungguh hendak mengawasi petaka ini.
Setidaknya ada 20 anggota Komisi VII DPR dari berbagai fraksi baru saja meneken usulan pembentukan Panitia Kerja Tabung Gas 3 Kilogram. Alasannya, mereka menilai, pemerintah ceroboh dalam pelaksanaan konversi minyak tanah ke elpiji.
Mereka yang meneken usulan itu, antara lain, Azwar Daini Tara (FPG), Halim Kalla (FPG), Nursyamsi, Sukartono (FPD), Totok Daryanto (FPAN), Daryatmo (FPDIP), Sugihono (FPKS), Fardan Firdaus (FPD), dan Muhammad Syafruddin (FPAN).
"Senin (19/7) akan disahkan. Kami sudah ajukan kepada pimpinan Komisi VII dan tinggal ketok palu. Kalau sudah ketok palu, kami lapor ke pimpinan dewan," kata inisiator panitia kerja itu, Satya Widya Yudha, di gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Jumat (16/7/2010).
Ia mengatakan, panja untuk mengetahui lebih jauh kecerobohan pemerintah dalam pelaksanaan konversi dan penggunaan elpiji yang banyak menyebabkan kejadian itu.
"Ternyata masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan tatap muka saja, atau dengan rapat dengar pendapat saja," katanya.
Ia menyebutkan beberapa kecerobohan pemerintah, dalam hal ini lima instansi pemerintah, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Tenaga Kerja, dan Pertamina.
"Kami inginkan ada pengawasan pemerintah ditambah dengan Panja DPR RI. Kami perlu sidak di lapangan dan ada klarifikasi teknis karena ini terkait dengan lima instansi itu," kata Satya.
Ia juga menilai ada kecerobohan pemerintah dalam masalah alokasi tabung elpiji. "Tabung 3 kg adalah tabung yang bersubsidi, pendistribusiannya tertutup, khusus untuk pelanggan kecil yang dulunya menggunakan kompor berbahan bakar minyak tanah. Tapi apa yang terjadi, banyak tabung 3 kg yang berada di apartemen-apartemen. Ini kecolongan lagi pemerintah," katanya.
Pimpinan Komisi VII, kata dia, telah menyetujui Panja Tabung Gas. Panja ini akan bekerja sama dengan pemerintah untuk menelusuri aspek mana yang perlu pembenahan agar masyarakat tidak enggan menggunakan tabung elpiji. "Kalau gagal, subsidi membengkak, dan itu sebenarnya bisa ditanggulangi," kata Satya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

bidvestiser

About

tuker link yuk

link sahabat

Pengikut